Peta politik nasional memanas hingga ke daerah setelah puluhan pengurus dan kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Ciamis lawan Moeldoko secara terbuka.
Mereka mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Ciamis pada Senin (03/04/2023) siang untuk menyerahkan surat pernyataan sikap resmi.
Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ke Mahkamah Agung.
Melalui aksi nyata tersebut, seluruh simpatisan menegaskan gerakan Demokrat Ciamis lawan Moeldoko guna membendung manuver politik yang dinilai inkonstitusional tersebut.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, membenarkan bahwa seluruh jajarannya sengaja turun gunung menuju PN Ciamis.
Dalam aksi tersebut, Anjar menegaskan bahwa sikap Demokrat Ciamis lawan Moeldoko sudah bulat demi marwah partai berlogo mercy.
Ringkasan Berita
Demokrat Ciamis Lawan Moeldoko Demi Menjaga Kedaulatan Partai (4)
Menurut Anjar, langkah hukum yang ditempuh oleh Moeldoko Cs saat ini merupakan upaya paksa untuk merebut dan mengambil alih kepengurusan yang sah.
Oleh karena itu, gerakan Demokrat Ciamis lawan Moeldoko ke lembaga peradilan ini menjadi simbol benteng pertahanan terakhir para kader di tingkat akar rumput.
“Kami datang ke PN Ciamis dalam rangka menyatakan sikap dan mempertahankan partai dari tangan-tangan pihak luar,” ujar Anjar dengan nada tegas saat ditemui di depan gedung pengadilan.
Selain itu, Anjar juga menyatakan bahwa pihaknya mengutuk keras gerakan-gerakan politik tersebut karena dinilai mencederai etika politik nasional.
Baginya, komitmen Demokrat Ciamis lawan Moeldoko sepenuhnya berada di bawah komando Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dipimpin oleh AHY.
Senada dengan ketuanya, Sekretaris DPC Demokrat Ciamis, Erik Krida Setia, menegaskan bahwa seluruh pengurus di wilayah tatar galuh ini siap pasang badan.
Pihaknya tidak akan tinggal diam dan memastikan barisan Demokrat Ciamis lawan Moeldoko sangat solid karena kubu KLB tidak memiliki hak legalitas di dalam AD/ART partai.
Akar Konflik dan Kronologi Perebutan Kepemimpinan
Sebagai latar belakang, perseteruan ini sebenarnya telah bergulir lama sejak pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang beberapa tahun silam.
Konflik tersebut terus merembet hingga ke daerah karena kubu KLB dinilai mencoba mengganggu stabilitas internal partai menjelang kontestasi Pemilu.
Meskipun pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah resmi menolak kepengurusan versi KLB, polemik ternyata tidak berhenti di sana.
Kubu Moeldoko terus mencari celah hukum baru melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) setelah kasasi mereka sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Agung.
Hal inilah yang memicu kemarahan kolektif pengurus daerah, sehingga melahirkan gerakan masif di mana Demokrat Ciamis lawan Moeldoko digaungkan secara serentak.
Ekskalasi politik ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan semakin dekatnya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
Penyampaian Berkas Hukum di Pengadilan Negeri
Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi kejadian, aksi penyampaian aspirasi oleh pengurus, kader, dan simpatisan DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis tersebut berlangsung dengan sangat tertib.
Pihak pengadilan negeri pun menyambut baik kedatangan massa yang tertib dan taat hukum tersebut.
Berkas pernyataan sikap dari para pengurus berlambang mercy ini diterima langsung oleh Kepala PN Ciamis, Dede Halim, di ruang tamu utama.
Dalam kesempatan itu, pihak pengadilan berjanji akan segera meneruskan berkas perkara Demokrat Ciamis lawan Moeldoko ini langsung kepada pimpinan Mahkamah Agung di Jakarta.
Sebagai informasi tambahan, gerakan perlawanan massal ini ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Priangan Timur saja.
Kabarnya, aksi serentak yang membawa misi utama Demokrat Ciamis lawan Moeldoko ini juga dilakukan oleh seluruh DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota se-Indonesia.
Gelombang protes massal dari pengurus daerah ini diharapkan mampu memberikan sinyal kuat kepada para hakim agung di Mahkamah Agung agar bertindak objektif.
Para kader di daerah berharap kepastian hukum di Indonesia tetap tegak tanpa adanya intervensi dari oknum yang sedang berada di lingkar kekuasaan.
Dengan adanya gerakan serentak ini, seluruh simpatisan di daerah kini dalam posisi siaga satu untuk mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
Aksi nyata dari para pengurus wilayah ini membuktikan bahwa soliditas kader di tingkat basis masih sangat kokoh di bawah kepemimpinan AHY.
Sebagai penutup rangkaian aksi, seluruh pengurus daerah sepakat untuk terus merapatkan barisan hingga putusan hukum inkrah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Melalui langkah konstitusional ini, seluruh elemen partai memastikan gerakan Demokrat Ciamis lawan Moeldoko akan terus bergulir demi keadilan dan demokrasi.
